HEBOH! Menteri HAM Usul Sipil Bisa Duduki Jabatan Utama Polri, Publik Terbelah!
JAKARTA | DNN Indonesia – Wacana besar kembali mengguncang publik. Menteri HAM Natalius Pigai melontarkan usulan yang memicu perdebatan luas: kalangan sipil disebut perlu diberi kesempatan menduduki jabatan utama di lingkungan Polri.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena dinilai dapat mengubah pola hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat sipil yang selama ini berjalan. Menurut Pigai, jika anggota Polri selama ini bisa menduduki posisi strategis di kementerian maupun lembaga sipil, maka sudah seharusnya terdapat keseimbangan.
“Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri,” ujarnya.
Pigai menegaskan usulan tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan tata kelola kepolisian semakin menghormati HAM dan prinsip demokrasi.
Namun usulan ini langsung memantik pro dan kontra. Sebagian pihak menilai gagasan tersebut bisa menjadi langkah besar reformasi kepolisian, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah jabatan strategis di institusi kepolisian layak dibuka untuk non-polisi.
Kini pertanyaan besar mulai muncul: Jabatan utama yang dimaksud sebenarnya sampai sejauh mana? Apakah hanya posisi administratif dan pengawasan, atau justru menyentuh struktur inti kepolisian?
Perdebatan pun semakin panas, dan publik mulai terbelah.
Bagaimana menurut Anda? Apakah sipil layak menduduki jabatan utama di Polri?
//ss
